Berikut penyebab konflik di jalur gaza palestina

WASHINGTON, KOMPAS.COM — Para perunding Israel dan Palestina, Senin (29/7/2013), akan melanjutkan pembicaraan damai yang terhenti selama hampir tiga tahun pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, di Washington. Namun, setelah lebih dari 20 tahun perundingan, isu-isu kunci masih membelah kedua belah pihak. Isu-isu itu adalah:

Negara Palestina dan kekuasaan

Palestina menginginkan sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Jerusalem timur sebagai ibu kotanya.

Israel menginginkan sebuah negara Palestina tanpa militer. Israel menginginkan kehadiran militernya untuk jangka panjang di Tepi Barat Lembah Jordan, dan mempertahankan kontrol atas wilayah udara dan perbatasan-perbatasan dengan asing.

Batas wilayah Palestina dan permukiman Yahudi

Palestina menginginkan Israel menarik diri dari semua tanah yang diduduki sejak perang Enam Hari 1967 dan untuk membongkar semua permukiman Yahudi, meskipun mereka telah menerima prinsip pertukaran lahan kecil yang sama ukuran dan nilainya.

Israel mengesampingkan penarikan penuh ke perbatasan sebelum 1967, tapi siap untuk keluar dari beberapa bagian Tepi Barat sementara terus mencaplok blok kawasan permukiman yang besar yang merupakan rumah bagi sekitar 360.000 warga Israel, termasuk Jerusalem timur.

Palestina menginginkan pembekuan semua pembangunan permukiman selama pembicaraan damai. Israel menegaskan pembicaraan damai tanpa prasyarat.

Jerusalem

Israel merebut Jerusalem timur dari Jordania tahun 1967 dan kemudian menganeksasi wilayah itu dalam tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional. Israel menganggap kota itu sebagai ibu kota "abadi dan tak terpisahkan".

Palestina ingin menjadikan Jerusalem timur rumah bagi 280.000 warga Palestina dan lebih dari 200.000 warga Israel, ibu kota negara masa depan mereka.

Pengungsi

Ada sekitar lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar, sebagian besar keturunan dari 760.000 orang Palestina yang melarikan diri atau diusir ketika negara Yahudi itu diciptakan tahun 1948. Palestina menuntut Israel mengakui "hak mereka untuk kembali", tapi dalam sejumlah pembicaraan damai, Palestina telah menuntut Israel mengakui "prinsip" itu, dan dengan demikian bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Israel menolak tuntutan "hak untuk kembali". Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menginginkan Palestina menerima Israel sebagai "negara orang Yahudi", yang akan memastikan masalah pengungsi diselesaikan dalam batas-batas negara Palestina masa depan.

Air

Israel menguasai sebagian besar sumber daya air bawah tanah di Tepi Barat. Orang-orang Palestina menginginkan pembagian yang lebih adil.